India

Sebagian Buddhis di India Khawatir Dampak UU Kewarganegaraan CAB 2019

Selasa, 17 Desember 2019

Bhagavant.com
Delhi, India – Sebagian Buddhis di India merasa khawatir terhadap dampak dari Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (CAB) 2019 yang baru saja diresmikan.

Komplek Mahavihara Bodh Gaya, India. Foto: YouTube

Amandemen Undang-Undang Kewarganegaraan (Citizenship Amendment Bill – CAB) 2019, disahkan oleh pemerintah India pada 11 Desember 2019 dan disetujui oleh Presiden Ram Nath Kovind pada 12 Desember 2019.

Apa itu Citizenship Amendment Bill – CAB India?

CAB merupakan undang-undang yang mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1955.

CAB ini merupakan langkah berani sekaligus kontroversial pemerintah India yang bertujuan untuk menerima dan memberi kewarganegaraan kepada imigran yang berasal dari kelompok minoritas seperti Hindu, Sikh, Buddhis, Jain, Parsis dan Kristen yang telah dipersekusi/dianiaya di negara asalnya yaitu Afghanistan, Pakistan dan Bangladesh.

Satu sisi, langkah pemerintah India ini dinilai sangat positif karena dianggap peka dan peduli terhadap penderitaan minoritas yang selama ini dipersekusi di negara tetangganya, misalnya minoritas warga adat Jumma di Bangladesh yang mayoritas Buddhis dan Hindu.

Namun di sisi lain CAB ini menimbulkan kecemburuan terutama bagi umat Muslim di India yang merasa UU ini bersifat diskriminasi karena tidak dimasukkannya Muslim dalam kelompok minoritas yang disebutkan dalam CAB. Faktanya, umat Muslim sendiri memang bukan merupakan kelompok minoritas di dalam negara-negara yang disebutkan dalam CAD (Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan).

Selain menimbulkan kecemburuan CAB juga menimbulkan momok pada Registrasi Penduduk Nasional (NRC) yang mengharuskan penduduk untuk menunjukkan bukti tempat tinggal keluarga selama beberapa dekade.

Jika UU ini diterapkan, mereka yang tidak masuk NRC dan ilegal adalah semua imigran yang bukan berasal dari negara yang disebut dalam CAB dan imigran kelompok minoritas dari negara yang disebut dalam CAB tetapi tidak dapat menunjukkan negara asal mereka juga ilegal.

Meskipun Amit Shah, Menteri Dalam Negeri India mengatakan bahwa UU ini adalah untuk memberikan kewarganegaraan, bukan untuk mengambil kewarganegaraan, tetap saja sebagian masyarakat India merasa khawatir.

Rasa khawatir juga terjadi pada sebagian umat Buddhis di Bodh Gaya, Nalanda, Rajgir, dan di situs-situs Buddhis lainnya di Bihar. Mereka berpendapat bahwa penerapan CAB dapat mengancam status mereka dan mereka mungkin dinyatakan ‘ilegal’ dan ‘asing’ seperti apa yang terjadi pada banyak orang di Assam.

Negara bagian Bihar memiliki populasi 25.453 umat Buddhis sesuai dengan Sensus 2011, yang merupakan 0,02% dari populasi negara bagian tersebut. Namun terlepas dari ini, ada ribuan umat Buddhis dari negara lain, yang telah tinggal di sini selama lebih dari tiga hingga empat generasi.

Hampir 48 vihara dari berbagai negara-negara, termasuk Thailand, Tibet, Myanmar, Korea, Kamboja, Vietnam, Sri Lanka, Laos, Bhutan, dan Bangladesh terletak di Bodh Gaya dan masing-masing telah menampung ratusan bhikkhu/bhiksu dan biksuni.

“Hampir 80.000 orang Tibet mengikuti Dalai Lama ke negara kami melalui Himalaya pada waktu itu dan saat banyak yang menetap di Dharmashala di Himachal Pradesh, beberapa juga lebih suka tinggal di Bodh Gaya. Mereka telah berada di sini selama lebih dari tiga hingga empat generasi. Juga banyak di antara generasi ini, yang bermigrasi dari Tibet, mungkin tidak lagi hidup,” kata Y.M. Bhante Priyapal, seorang bhikkhu di Bodh Gaya, seperti yang dilansir Hindustan Times, Sabtu (14/12/2019)

Keluarga-keluarga ini sekarang khawatir dengan apa yang akan mereka lakukan jika diminta membuktikan status mereka di negara itu. Mereka mungkin berada dalam kesulitan besar jika diminta untuk memberikan dokumen yang berkaitan dengan nenek moyang mereka dan garis keturunan mereka, tambah Bhante Priyapal.

“Mereka telah menjalani kehidupan para pengungsi dan telah melalui pengalaman menyakitkan dari dislokasi dan eksodus dan sekali lagi di hadapan mereka memiliki ancaman deportasi karena uji coba NRC,” katanya.

Seseorang dapat melihat dampak uji coba ini di Assam, tambahnya.

Bhante Priyapal mengatakan bahwa warga Tibet telah menghadapi masalah di berbagai tingkatan. “Mendapatkan paspor India sudah menjadi tugas yang sangat besar bagi mereka. Saya tahu banyak warga Tibet yang permohonan paspornya ditolak oleh pihak berwenang di kantor paspor,” katanya.[Bhagavant, 17/12/19, Sum]

Kata kunci:
Penulis: