Upaya Penggantian Pengelola Vihara Mahabodhi

The Telegraph,
Bodh Gaya, India – Komisi Nasional untuk Minoritas (NCM) telah mengirim surat kepada pemerintah Pusat dan Bihar untuk menempatkan umat Buddha di dalam tugas mengelola Vihara Mahabodhi di Bodh Gaya, dimana Sang Buddha mencapai pencerahan 2500 tahun yang lalu.

NCM juga telah meminta pemerintah negara bagian untuk mengamandemen Undang-Undang Vihara Bodh Gaya, 1949, dimana dirasakan perundangan tersebut tidak sesuai dengan Konstitusi Pasal 26.

Pasal tersebut menjamin setiap agama berhak untuk mendirikan dan mengurus sebuah institusi keagamaan. Di bawah perundangan yang ada, empat orang umat Buddha dan empat umat Hindu harus ada dalam komite pengelola Vihara Bodh Gaya. Masa jabatan anggota kelompok itu selama tiga tahun dan hakim wilayah Gaya sebagai ketuanya.

“NCM memandang bahwa perundangan tahun 1949 juga perlu diamandemen atau dicabut sehingga manajemen vihara dipegang secara eksklusif oleh umat Buddha. Kami telah mengajukan kasus ini baik kepada pemerintahan wilayah dan negara,” kata Spalzes Angmo, seorang wanita Buddhis anggota komisi tersebut.

Katanya, NCM berencana untuk mengunjungi vihara yang dibangun oleh kaisar Asoka dan yang terlupakan selama berabad-abad sebelum seorang arkeolog bernama Alexander Cunningham menemukannya terkubur di bawah lapisan tanah dan pasir pada akhir abad ke-19.

Umat Buddha sudah lama menuntut kendali atas pengelolaan vihara tua berusia 2200 tahun itu.

“Jika pengelolaan kuil-kuil, gereja-gereja, masjid-masjid dan gurdwara-gurdwara tidaklah berada dalam kendali agama lain, lalu mengapa kami harus menempatkan umat Hindu dalam komite pengelola Vihara Mahabodhi?” Tanya Anand, salah seorang tokoh umat Buddha yang telah berkampanye untuk mengambil kendali secara ekslusif atas vihara tersebut.

Para tokoh masyarakat mengatakan bahwa pemerintah telah “sengaja” menunda-tunda amandemen dan telah membentuk sebuah Komite Aksi Vihara Mahabodhi Bodhgaya Seluruh India untuk memenangkan kepentingan mereka sendiri.

“Kami telah mendirkan sebuah gerakan keanggotaan untuk memasukkan orang-orang baru ke dalam kemompok kami dan akan membuka kantor-kantor komite di bebagai tempat di negara ini untuk menggerakkan dukungan bagi gerakan kami,” kata salah seorang anggota komite aksi.

Berbagai kelompok umat Buddha juga tidak senang dengan cara perawatan terhadap vihara yang dinyatakan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2002 dan menarik para wisatawan dari seluruh dunia.

“Vihara ini dikatakan sebagai salah satu tempat tersuci bagi Buddhisme tetapi bagaimana cara merawatnya merupakan hal yang memalukan,” kata Anand.

Salah satu sumber utama wisatawan bagi vihara tersebut adalah mayotiras umat Buddha Mongolia, yang pemerintahnya telah mendekati Delhi untuk sebuah rencana bagi pendirian sebuah vihara didekat tempat suci itu.