Kontroversi Wat Preah Vihear
Bangkok Post,
Bangkok, Thailand – Partai Demokrat telah mendesak pemerintah untuk tidak terburu-buru mendukung usaha Kamboja untuk mencatatkan kuil Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia yang baru.
Wakil pimpinan partai Demokrat Alongkorn Ponlaboot pada hari Minggu mengatakan bahwa pemerintah harus memikirkannya secara hati-hati sebelum mendukung usaha Kamboja.
Ia berbicara setelah Phnom Penh menggambar kembali peta situs kuil kuno tersebut untuk meyakinkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) bahwa kuil itu sekarang layak dicantumkan dalam daftar Warisan Dunia. Dalam peta yang lama, yang ditentang oleh Thailand, kuil itu berada dalam area yang tumpang tindih.
Mr. Alongkorn mengatakan bahwa mendukung Kamboja dalam masalah ini, maka pada masa depan, Thailand secara otomatis akan kehilangan haknya untuk mengklaim kepemilikan atas Preah Vihear.
Pada 15 Juni 1962, Mahkamah Internasional menetapkan bahwa kuil kuno itu adalah milik Kamboja. Mr. Alongkorn mengatakan bahwa penetapan peraturan itu tidaklah adil dan tidak berdasar pada hukum.
Kemudian Perjanjian Versailles menetapkan bahwa demarkasi atas area yang dipersengketakan tersebut dipertanyakan, dan atas dasar itulah mengapa Thailand menyurati sekretaris jenderal PBB pada 3 Juli 1962, yang isinya meminta kembali hak untuk mengklaim kembali kuil kuno tersebut di masa yang akan datang, kata Alongkorn.
”Pemerintah sekarang tidak memiliki hak untuk menjual ataupun mengklaim kembali kedaulatan bangsa Thai dalam kasus ini. Minggu depan, saya harap, Dewan Keamanan Nasional (DKN)dan kabinet akan meninjau ulang permasalahan ini. Jika tidak, akan menjadi suatu hal yang memalukan dan sama dengan menghiyanati bangsa dan menjual kedaulatan bangsa Thai kepada negara lain,” kata Mr. Alongkorn.
Mr. Alongkorn mencurigai adanya kepentingan tertentu di belakang gerakan mendukung Kamboja agar tercantum dalam daftar.
Mr. Alongkorn mengusulkan pemerintah untuk menentang pencantuman dan meminta Komite Warisan Dunia UNESCO untuk mengeluarkan isu ini dari agendanya pada pertemuan di Quebec pada 2-10 Juli.
Peta Kamboja yang baru akan dibicarakan di rapat mingguan DKN. Jika DKN menyetujui peta tersebut, kabinet akan mengesahkannya.
Kategori: Arkeologi,Asia Oseania,Asia Tenggara,Seni dan Budaya,Thailand
Kata kunci: Bangkok, Preah Vihear, Situs Warisan Dunia, UNESCO
Penulis: