Mahasiswa dan Aktivis Buddhis Indonesia Kecam Kebrutalan Militer Myanmar

Bhagavant.com,
Jakarta, Indonesia – Kekerasan brutal terhadap para demonstran anti kudeta militer yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar mendapatkan kecaman dari mahasiswa dan aktivis Buddhis Indonesia.

Sudah sebulan lebih sejak peristiwa kudeta militer di Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021. Dan selama itu pula rakyat Myanmar beserta aktivis anti kudeta dan pro demokrasi menggelar demonstrasi besar di hampir seluruh wilayah di Myanmar.

Aksi protes tersebut semakin membesar dan menjadi aksi terbesar di Myanmar sejak Revolusi Saffron yang dipimpin oleh para bhikkhu terhadap militer pada tahun 2007.

Demonstrasi yang disertai dengan gerakan pembangkangan sipil, semakin hari dihadapi dengan kekerasan oleh aparat keamanan yang menewaskan puluhan orang. Hingga Rabu (10/3/2021), sebanyak 50 lebih orang meninggal dunia dalam aksi protes tersebut.

Salah satu korban yang menjadi perhatian dunia internasional adalah seorang pemudi berusia 19 tahun bernama Ma Kyal Sin (Ding Jia Xi) yang tewas setelah tertembak tepat di kepala, demo yang terjadi di jalanan Mandalay pada Rabu (3/3/2021) lalu.

Kebrutalan aparat Myanmar terhadap para demonstran tersebut menuai kecaman oleh dunia termasuk oleh mahasiswa dan aktivis Buddhis Indonesia.

Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBDUDHI) mengecam perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang telah dilakukan junta militer Myanmar kepada para aktivis pro demokrasi. Kecaman tersebut disampaikan HIKMAHBDUDHI dalam pernyataan sikapnya pada Senin (8/3/2021).

“Kami sangat prihatin dengan kejadian ini dan sangat mengecam perbuatan yang telah melanggar hak asasi manusia,” kata HIKMAHBDUDHI dalam pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Ari Sutrisno sebagai Ketua Umum dan Bebin Adi Darma sebagai Sekretaris Jenderal.

Dalam pernyataan sikapnya HIKMAHBDUDHI menyatakan delapan poin, yaitu:

1. Mendorong ASEAN untuk mendesak militer Myanmar mengakhiri kekerasan kepada penduduk dan aktivis demokrasi.
2. Mendorong Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri mengirim perwakilan Diplomat untuk Myanmar agar menghentikan kekerasan dan agar menangani demonstran dengan manusiawi.
3. Meminta junta militer Myanmar menghormati keputusan demokrasi.
4. Meminta junta militer Myanmar untuk menghentikan pemunuhan pada demonstran.
5. Hentikan penggunaan kekerasan dan kebrutalan terhadap kemanusiaan.
6. Segera membebaskan orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang.
7. Pulihkan pemerintahan yang terpilih.
8. Mengingkatkan kepada militer Myanmar agar kembali kepada ajaran Buddha Dharma yang anti kekerasan.

Mengakhiri pernyataan sikapnya, HIKMAHBDUDHI berharap permasalahan yang dihadapi Myanmar segera selesai dengan cara yang damai tanpa kekerasan.

Sementara itu, para aktivis Buddhis yang tergabung dalam komunitas Buddhis Dharmapala Nusantara juga menyatakan sungguh prihatin dan sangat mengecam atas tindakan militer Myanmar telah bertindak kejam melampaui batas kemanusiaan, brutal, dan tidak segan-segan membunuh para aktivis pro-demokrasi dengan senjata api.

“Terlebih kami, komunitas Buddhis Indonesia mengenal Myanmar sebagai negara dengan masyarakat yang mayoritas beragama Buddha yang setia menjaga tradisi agama Buddha. Maka sebagai sesama komunitas Buddhis sungguh sangat sedih melihat memburuknya situasi sosial, politik dan keamanan di Myanmar,” kata Dharmapala Nusantara dalam pernyataan sikapnya yang dilansir di kanal YouTube-nya dan ditandatangani oleh Kevin Wu sebagai Ketua Umum serta Eko Nugroho Rahardjo sebagai Sekretaris Jenderal pada Senin (8/3/2021).

“Kami sangat menyayangkan dan prihatin atas tindakan junta militer Myanmar menghianati nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Myanmar sebagai negara bangsa yang penduduknya sangat menjunjung tinggi dan menghormati ajaran Buddha, semestinya perilaku pejabat negara dan aparat keamanan (militer) bisa mengikuti cara-cara yang selaras dengan ajaran Buddha dalam mengatasi dan menyelesaikan konflik dan perselisihan. Yaitu dengan jalan damai, jalan tanpa kekerasan.”

Dharmapala Nusantara mendesak kepada penguasa junta militer Myanmar untuk segera menghentikan semua tindakan kekerasan, pembunuhan dan penembakan terhadap para demonstran dan aktivis pro demokrasi dan segera mengambil cara-cara yang damai dan konstitusional.

Dharmapala Nusantara juga meminta perwakilan ASEAN agar menjadi mediator antara pihak-pihak yang berselisih di Myanmar dan agar segera mengambil langkah-langkah politik tanpa kekerasan. Mengajak mereka bermusyawarah, menempuh jalan dialog dan demokrasi sesuai konstitusi yang mengutamakan keselamatan rakyatnya dalam menyelesaikan konflik politik.

“Kami berharap semoga dengan pernyataan ini, dapat menyadarkan para pemimpin politik dan penguasa militer di Myanmar untuk kembali pada ajaran Buddha, ajaran avihimsa (tanpa kekerasan). Menghentikan segala bentuk keserakahan dan kebencian, yang hanya kan membawa kehancuran dan lebih banyak penderitaan,” harap Dharmapala Nusantara.[Bhagavant, 10/3/21, Sum]