Ada Oknum Berjubah Bhiksu dalam Kampanye Pilpres 2019

Bhagavant.com,
Jakarta, Indonesia – Sejumlah foto yang menampilkan dua orang oknum menggunakan jubah bhiksu ikut dalam kegiatan dan kampanye salah satu calon presiden beredar di media sosial.

Hal tersebut membingungkan umat Buddha lantaran para bhiksu pada hakikatnya tidak pantas berpolitik praktis dan mengusung salah satu pasangan calon presiden secara terbuka.

Dalam foto-foto tersebut di antaranya menampilkan dua orang berjubah bhiksu bergandengan tangan dengan para pendukung salah satu calon presiden. Foto lainnya tampak salah satunya hadir dalam kampanye akbar salah satu capres Minggu (7/4/2019).

Oknum pertama bertubuh tinggi, berkumis, berambut diikat ke belakang dan membawa kipas, oknum kedua berperawakan pendek dan gemuk. Oknum yang kedua ini yang tampak hadir dalam kampanye akbar capres.

Dalam foto-foto tersebut jelas mereka berdua menggunakan jubah dari para bhiksu tradisi Mahayana Tiongkok.

Terkait hal tersebut, Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), organisasi Sangha terbesar Indonesia yang menaungi para bhiksu dan bhikkhu dari beragam tradisi (mazhab) memberikan pernyataannya.

KASI menyatakan, “Merujuk maraknya berita dan foto-foto yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir ini, perihal adanya anggota Sangha yang ikut dalam parade dan kampanye salah satu pihak kandidat capres, maka dengan ini diklarifikasi bahwa biksu-biksu tersebut tidaklah tergabung ke dalam Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI).”

KASI sendiri terdiri dari 3 organisasi besar sangha, yaitu: Sangha Agung Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, dan Sangha Theravada Indonesia.

Dari pernyataan KASI jelas bahwa kedua oknum tersebut bukan dari Sangha Mahayana Indonesia (SMI) yang tergabung dalam KASI.

Perlu diketahui bahwa organisasi yang mengklaim diri memiliki anggota Sangha Mahayana tidak hanya KASI tetapi juga Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).

Saat berita ini diturunkan, Bhagavant.com belum menerima dan melihat penjelasan atau pernyataan resmi dari WALUBI yang juga menaungi sejumlah majelis mazhab Mahayana.

Siapa Mereka?

Dalam penelusuran, Bhagavant.com menemukan jejak digital dalam sejumlah posting akun Facebook bernama Ki Gelo **** yang mengklaim diri sebagai ketua dewan pakar partai (agama non Buddhis) tertentu dan pendukung salah satu capres.

Berdasarkan foto dan status profilnya, pemilik akun ini mengarah kepada seseorang berinisial SS. yang mengklaim banyak jabatan, baik dari ketua dewan pakar partai (agama non Buddhis), pengacara bahkan merangkap sebagai ketua harian Lembaga Sangha Mahayana Indonesia.

Dalam postingan tersebut pemilik akun mengklaim bahwa pria pertama (bertubuh tinggi) adalah Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia bernama Guna Badra dan pria kedua (bertubuh pendek) adalah Sekjen Sangha Mahayana Indonesia bernama Chandra Sudarmo.

Selain foto mereka, juga tampak logo SMI yang berbeda dengan logo SMI versi KASI. Ketua Umum SMI versi KASI sekarang adalah Y.M. Kusala Sasana Mahasthavira.

Dalam akun ini juga terungkap foto kedua oknum tersebut berfoto bersama dengan pemilik akun. Keduanya tidak mengenakan jubah bhiksu tetapi berpakaian layaknya umat awam dan memberikan pose jari khusus salah satu paslon capres.

Tampaknya jejak digital pria kedua sangat sedikit sehingga penelusuran hanya berakhir pada akun ini. Namun berbeda dengan pria pertama yang diklaim sebagai Guna Badra.

Guna Badra yang diklaim sebagai Ketua Umum SMI ini bernama asli Goh Jimmu (Jimmu, Goh) atau Jimmu Gundabadra. Ia memiliki akun Facebook bernama jtenno.ryo.

Dalam profil akunnya tersebut ia mengklaim berasal dari Medan dan tinggal di Jakarta, pernah/ sedang belajar di pasca sarjana kesenian di Jakarta dan Yogyakarta.

Sedangkan dalam foto-foto dalam akunnya, yang bersangkutan lebih banyak berpakaian baju gaya sanghai warna cokelat muda. Dalam postingan-postingan terakhir dengan rambut yang panjang tidak menampakkan kesan yang bersangkutan adalah seorang bhiksu. Namun pada arsip tahun 2017 (21 Mei 2017) tampak ia berfoto bersama dengan Gubernur DKI Jakarta yang Baru, dengan mengenakan jubah bhiksu lengkap.

Dalam posting tertanggal 16 Sep 2017, menampilkan foto dirinya sedang diwawancara oleh Kompas TV di hari yang sama, dengan keterangan nama Biksu Rahib Jimmu Gunabadra – Perwalian Umat Buddha Indonesia. (Catatan: Sejak 1998, WALUBI bukan singkatan dari Perwalian Umat Buddha Indonesia tetapi Perwakilan Umat Buddha Indonesia)

Guna Badra, tampaknya pernah menghadiri Maha Samaya Pertama Sangha Mahayana Indonesia pada 17-18 Mei 2009 yang dihadiri oleh ketua WALUBI dan Budi Setiawan, Dirjen Bimas Buddha saat itu. Tetapi tidak jelas posisinya sebagai apa dalam samaya tersebut.

Sebelumnya pada 30-31 November 2008 telah diselenggarakan Sangha Samaya Mahayana Indonesia yang menunjuk Y.M. Dharmasagaro Mahasthavira sebagai ketua umum. Tidak ada nama Guna Badra dalam kepengurusan SMI ini.

Dan dalam sebuah dokumen Sertifikat Merek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beredar di internet, pada 1 April 2010 yang bersangkutan, Jimmu, Goh mendaftarkan nama Sangha Mahayana Indonesia dengan menyebut dirinya sebagai Ketua Umum SMI.

Hanya ada satu hal yang memungkinkan dari kebingungan ini: Ada dua organisasi yang mengklaim sebagai Sangha Mahayana Indonesia dengan anggota dan logo yang berbeda.

Jadi apakah mereka bhiksu?

Penelusuran di atas tampaknya oknum tersebut (Guna Badra) mengarah pada anggota Sangha Mahayana Indonesia yang mungkin pernah terkait dengan WALUBI. Dikatakan, mungkin pernah karena jejak digital menujukkan hal tersebut. Namun, bukan berarti sekarang yang bersangkutan masih tetap terkait kepada WALUBI.

Mungkin saja ia pernah menjadi seorang bhiksu WALUBI (setidaknya sampai 2017 sesuai klaim Kompas TV) namun diberhentikan karena kasus tertentu. Mungkin saja ia telah lama diberhentikan namun masih mengklaim diri sebagai bhiksu. Mungkin saja ia tergabung dalam organisasi Buddhis lain yang mengaku bagian dari WALUBI. Bahkan mungkin saja ia membuat organisasi Buddhis baru untuk menyaingi Sangha Mahayana Indonesia versi KASI. Banyak kemungkinan liarnya.

Untuk itu WALUBI perlu dan dituntut mempertegas sikapnya terkait hal ini dan menyampaikan pernyataannya kepada seluruh umat Buddha Indonesia terhadap peristiwa ini sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan fitnah.

Apakah mereka bhiksu atau bukan, yang pasti mereka telah melanggar Dharma.

Jika mereka umat awam, jelas mereka telah melakukan penipuan terhadap ribuan umat Buddha dan masyarakat lainnya dengan berpura-pura sebagai bhiksu dan harus diproses secara hukum.

Dan jika mereka benar seorang bhiksu, alangkah rendahnya sikap mereka karena telah menurunkan martabat Sangha dengan berpolitik praktis. Sesuai Dharma, seorang bhiksu tidak hanya dilihat dari pakaiannya tetapi dari perbuatannya.

Alangkah babarnya mereka yang memanfaatkan kedua orang tersebut hanya untuk kepentingan politik salah satu calon presiden. Dan alangkah malangnya ketika justru partai politik tertipu oleh bhiksu gadungan.[Bhagavant, 10/4/19, Sum]