Asia Tenggara » Sosial » Thailand

Parlemen Setuju Sangharaja Thailand Dipilih Kembali oleh Raja

Rabu, 11 Januari 2017

Bhagavant.com,
Bangkok, Thailand – Parlemen Thailand telah menyetujui amendemen Undang-Undang Sangha yang memungkinkan kembali Raja Thailand untuk menetapkan pucuk pimpinan Sangha atau Sangharaja Thailand.

Ilustrasi: para bhikkhu di Thailand.
Ilustrasi: para bhikkhu di Thailand. Foto: bangkokbiznews.com

Dewan legislatif Thailand pada 29 Desember 2016 lalu meloloskan amendemen atau perubahan UU Sangha tahun 1992 dan mengembalikan tradisi lama yaitu Raja Thailand berhak untuk menunjuk siapa yang menjadi Sangharaja.

Seperti yang dilansir Bangkok Post, Selasa (29/12/2016), sebanyak 182 suara anggota parlemen menyetujui amendemen UU Sangha, khususnya pasal 7  yang isinya sekarang menyatakan bahwa Raja Thailand menunjuk seorang pengganti setelah Sangharaja meninggalkan jabatannya atau tidak dapat melakukan tugasnya.

Pasal tersebut juga menyatakan bahwa Perdana Menteri, “dengan persetujuan Dewan Tertinggi Sangha Thailand atau Mahathera Samakhom (Pali: Mahāthera Sāmagāma; Inggris: Sangha Supreme Council)”, menominasikan kandidat yang akan ditunjuk secara kerajaan sebagai Sangharaja yang baru.

Sangharaja dengan gelar Somdet Phra Sangharaja Sakalamahasanghaparinayaka merupakan pemimpin sangha Thailand dan sekaligus ketua dari Dewan Tertinggi Sangha Thailand, badan administratif yang mengatur Sangha Thailand. Sangharaja membawahi kedua tradisi sangha, baik Dhammayuttika Nikaya (Thammayut Nikaya) dan Maha Nikaya, serta membawahi tradisi minoritas Mahayana Thailand.

Sebelum tahun 1992, yaitu dalam UU Sangha 1962, Sangharaja ditunjuk dan dinobatkan oleh Raja Thailand. Dan dalam UU Sangha 1992 sebelum amendemen, Perdana Menteri dan Dewan Tertinggi Sangha Thailand menominasikan pemimpin bhikkhu paling senior sebagai Sangharaja dan Raja Thailand hanya mendukung dan mangabsahkannya.

Amendemen UU Sangha 1992 tersebut tentu saja memotong wewenang Dewan Tertinggi Sangha Thailand dan menjadikan Raja sebagai otoritas tertinggi atas penetapan pemimpin tertinggi para bhikkhu. Hal tersebut mendapat tentangan dan protes dari sejumlah tokoh Buddhis di Thailand.

Setelah wafatnya Y.M. Somdet Phra Nyanasamvara Suvaddhana Mahathera pada Oktober 2013, yang telah menjabat sebagai Sangharaja Thailand Ke-19 sejak tahun 1989, posisi Sangharaja Thailand tetap kosong. Proses seleksi Sangharaja yang baru disertai dengan persaingan dan kontroversi.

Pemerintah junta militer Thailand hingga kini menunda pengesahan Somdet Phra Maha Ratcha Mangkhlachan (Somdet Chuang) sebagai Sangharaja yang baru karena adanya kritik dari beberapa kalangan mengenai keterkaitannya dengan aliran kontroversi Dhammakaya yang mantan ketuanya diduga terlibat skandal pencucian uang dan yang kini dalam pencarian oleh pihak berwenang.[Bhagavant, 11/1/2017, Sum]

Kata kunci:
Penulis: