Bangladesh

Umat Buddha Bangladesh Protes Pengambilalihan Lahan Buddhis

Rabu, 4 Juni 2014

Bhagavant.com,
Dhaka, Bangladesh – Kesulitan beribadah yang dialami umat Buddha sebagai kelompok minoritas di Bangladesh sepertinya tidak kunjung surut. Sebuah protes besar dilakukan umat Buddha kepada pemerintah Bangladesh menyangkut pengambilaihan 25 hektar lahan komunitas Buddhis di wilayah Taracha di distrik Bandarban, pada 2 bulan lalu, Senin (28/4/2014).

Masyarakat adat dan para bhikkhu melakukan protes dengan formasi
Masyarakat adat dan para bhikkhu melakukan protes dengan formasi “Rantai Manusia” menyangkut ambil alih lahan komunitas Buddhis di Bandarban, Bangladesh. Senin (28/4/2014). Foto: Facebook Bhikkhu Upannya Jota Thera

Para bhikkhu dan masyarakat adat dari seluruh Rowangchari dan Bandarban membentuk barisan rantai manusia di kabupaten kota untuk memprotes pergerakan Penjaga Perbatasan Bangladesh – Bangladesh Border Guard (BGB) untuk mengambil alih lahan mereka.

Kelompok tersebut mendesak pemerintah untuk tidak mengalokasikan lahan kepada Penjaga Perbatasan Bangladesh karena beberapa struktur bangunan bersejarah termasuk Cetiya (Bangladesh: Jadi) Rama, pusat meditasi, Vihara Rama Mahabijoy dan Cetiya Rama Naung Daw terletak di daerah tersebut. Struktur bangunan Buddhis ini merupakan situs yang mengagumkan di distrik Bandarban yang juga dapat menarik banyak wisatawan.

Pertentangani ini muncul pada bulan April ketika pemerintah daerah mencoba untuk membuat sebuah Kamp Penjaga Perbatasan Bangladesh. Umat Buddha mengatakan bahwa ada rencana masif untuk menyita lahan dan tempat-tempat umat Buddha dan memaksa mereka untuk pindah dari tanah mereka sendiri.

Cetiya (Jadi) Rama di Bandarban, Bangladesh. Foto: Facebook Bhikkhu U Pannya Siri.
Cetiya (Jadi) Rama di Bandarban, Bangladesh. Foto: Facebook Bhikkhu U Pannya Siri.

Di antara barisan para pemrotes rantai manusia tersebut, Shai Thoai Ching Marma, ketua Persatuan Taracha; Bacho Mong Marma, sekretaris Komite Cetiya Ram; dan Mong Shai Prue Marma, mengatakan bahwa umat Buddha akan tidak bahagia jika rencana Penjaga BGB untuk mengambilalih lahan tersebut dilaksanakan. Kemudian, mereka mengajukan memorandum kepada perdana menteri melalui Deputi Komisioner distrik Bandarban, K.M. Tariqul Islam dalam rangka mendukung permintaan mereka tersebut. The Daily Star mengabarkan pada Senin (28/4/2014).

Pada 2 Mei 2014, protes serupa lainnya terjadi di kota Chittagong yang diselenggarakan oleh Forum Pemuda Demokratis, Dewan Mahasiswa Parbatya (Bukit/Hill) dan Federasi Perempuan Parbatya. Ini merupakan unjuk rasa besar yang berkumpul di depan Klub Pers Chittagong.

Aksi jalan para umat Buddha dalam protes pengambialihan lahan mereka untuk Kamp Penjaga Perbatasan. Senin (28/4/2014)
Aksi jalan para umat Buddha dalam protes pengambialihan lahan mereka untuk Kamp Penjaga Perbatasan. Senin (28/4/2014). Foto: Facebook Bhikkhu Upannya Jota Thera

Sebagai rasa solidaritas terhadap unjuk rasa tersebut, Y. M. Bhikkhu Jinabodhi, Profesor Universitas Chittagong, mengatakan,”Dari beberapa distrik dan tempat yang berbeda kaum Muslim datang ke Jalur Bukit Chittagong mengambil alih lahan masyarakat adat, menghancurkan lembaga keagamaan, melakukan pembunuhan dan pembakaran yang direncanakan dengan bantuan pasukan pemerintah.” Buddhistdoor International melaporkan pada Jumat (30/5/2014).

Beberapa tahun terakhir tanah di Bazar Cox, Chittagong, Bangladesh, telah menjadi saksi bagi serangan dan pembakaran brutal pada desa-desa Buddhis, gedung-gedung keagamaan dan vihara-vihara tua di Bangladesh.

Aksi kekejaman yang mengejutkan tersebut merupakan salah satu dari banyak aksi kekerasan yang telah dilakukan terhadap umat Buddha yang damai dan kelompok minoritas lainnya sejak dulu. Ribuan umat Buddha di Bangladesh dan di seluruh dunia juga telah melakukan demonstrasi untuk memprotes gelombang kekerasan yang menargetkan komunitas agama dan etnis di Bangladesh.

Namun sayangnya, organisasi besar dunia yang mengklaim sebagai organisasi pembela hak-hak asasi manusia, seperti Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) dan Human Rights Watch, sepertinya tiba-tiba menjadi buta dan tuli jika menyangkut permasalahan kekerasan yang dialami pemeluk agama minoritas di dunia.[Bhagavant, 4/6/2014, Sum]

Penulis: