Gender » Sri Lanka » Wanita Buddhis

Bhikkhuni Sri Lanka Hadapi Kebuntuan Status

Jumat, 15 Maret 2013

Buddhisme di Sri LankaBhagavant.com,
Colombo, Sri Lanka – Pendirian kembali sangha bhikkhuni di Sri Lanka yang telah menjadi perhatian 15 tahun yang lalu tetap menjadi kontroversi dan status Sangha Bhikkhuni Theravada di negara tersebut tetap belum diakui oleh pemerintah dengan belum dikeluarkannya kartu identias kebhikkhunian dan belum diregistrasikan atau didaftarnya vihara-vihara mereka.

Seperti yang dilansir The Sunday Leader, Minggu 3 Maret 2013, para Pimpinan Sangha atau Maha Nayaka Thera telah menyuarakan ketidaksetujuan mereka atas pengakuan keberadaan Sangha Bhikkhuni yang muncul belakangan ini dengan alasan bahwa berdasarkan “Dhamma Vinaya”, ajaran Sang Buddha, tidak mungkin mendirikan kembali Sangha Bhikkhuni.

Menurut Y.M. Bhikkhu Anamaduwe Dhammadassa Thera, salah seorang Maha Nayaka Thera yang paling dihormati dari tradisi Asgiriya di Sri Lanka dan juga dosen dari Universitas Bhikkhu di Anuradhapura, menjelaskan bahwa alasan tidak diterima berdirinya kembali Sangha Bhikkhuni berawal dari kejatuhan Anuradhapura (yang merupakan pusat agama Buddha pada masa itu – ed) karena penjajahan Chola pada tahun 1017 Masehi, Sangha Bhikkhuni Theravada menghilang dan tidak lagi berfungsi. Meskipun Sangha Bhikkhu juga mengalami hal yang sama, namun dapat didirikan kembali setelah Raja Vijayabahu mengusir para penjajah Chola dan mendatangkan para bhikkhu dari Birma, namun sayangnya tidak ada Sangha Bhikkhuni di Birma, Siam, Kamboja dan Laos yang merupakan negara-negara Theravada. Oleh karena itu para bhikkhu menegaskan bahwa Sangha Bhikkhuni Theravada dianggap sudah hilang dan tidak bisa dipulihkan kembali.

Y.M. Bhikkhu Anamaduwe juga menjelaskan alasan utama keberatan para Maha Nayaka Thera terhadap kebangkitan kembali sangha bhikkhuni Theravada berasal dari kenyataan bahwa Vinaya (peraturan kebhikkhuan/kebhikkhunian – ed) menyatakan bahwa untuk menjadi seorang bhikkhuni, para kaum perempuan harus di tahbiskan oleh dua sangha yaitu Sangha Bhikkhu dan Sangha Bhikkhuni. Dalam pandangan mereka, untuk menjadi sebuah penahbisan tradisi Theravada yang murni, Sangha Bhikkhuni yang menahbiskan juga harus berasal dari Sangha Bhikkhuni Theravada.

“Oleh karena itu, dengan tidak adanya Sangha Bhikkhuni Theravada, maka penahbisan Bhikkhuni Theravada yang sah tidak dapat dipenuhi, dan semenjak tidak adanya Sangha Bhikkhuni Theravada, pendirian sebuah Sangha Bhikkhuni tidak dapat dilakukan berdasarkan Dhamma Vinaya. Oleh karena itu, sangatlah ‘tidak memuaskan’ bahwa sebuah pandangan baru dibangun berdasarkan masalah ini,“ kata Y.M. Bhikkhu Anamaduwe Dhammadassa Thera.

Sangha Bhikkhuni Theravada diperkenalkan di Sri Lanka pada masa pemerintahan Raja Devanampiyatissa (250 – 210 SM). Sejak itu sangha ini berkembang di Anuradhapura selama sekitar 1.200 tahun. Pada masa itu Sangha Bhikkhuni yang muncul di Sri Lanka terbukti menjadi sebuah aset bagi agama Buddha dan memberikan pelayanan terhadap Buddha Sasana.

Berdasarkan catatan, menunjukkan bahwa Sangha Bhikkhuni yang hadir saat ini di Sri Lanka berasal dari sebuah penahbisan akbar yang dilaksanakan pada tahun 1996 dimana sebuah upacara penahbisan (Pali: upasampadā) dilakukan untuk para bhikkhuni di Isipatana di Benares (Varanasi), Uttar Pradesh, India. Upacara yang dilakukan dengan partisipasi bhikkhuni dari tradisi Mahayana tidak dapat di terima oleh tradisi Theravada.

Catatan sejarah Buddhis menunjukkan bahwa bahkan beberapa guru Mahayana tidak menerima tradisi bhikkhuni. “Jika penahbisan bhikkhuni ini dilakukan melalui konsultasi dengan para Maha Nayaka Thera negeri ini, dan dengan membawa perwakilan dari negara yang mempraktikkan ajaran Theravada dengan juga mediasi pemerintah, maka mereka dapat memberikan persetujuan. Namun, semenjak penahbisan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak benar, kami tidak dapat menerima mereka dan ini mengabaikan tradisi Buddhis Theravada di negara ini,” kata Y.M. Bhikkhu Anamaduwe.

Namun, dikatakan bahwa kaum perempuan yang telah ditahbiskan pada upacara akbar tersebut, di antaranya termasuk Dasa Sila Mata (viharawati yang menjalankan 10 Sila) Theravada dari Sri Lanka dan Nepal, serta viharawati dari Barat yang mengikuti Buddhisme tradisi Tibet. Pada upacara tersebut sebuah penahbisan ganda dilaksanakan berdasarkan pada tradisi Vinaya Dharmaguptaka. Secara Vinaya, kaum perempuan yang telah ditahbiskan menjadi bhikkhuni secara penuh tersebut mewarisi garis silsilah Vinaya Dharmaguptaka – Vinaya yang banyak dijalankan oleh bhiksu/ni tradisi Mahayana di China, Vietnam, Korea dan Taiwan. Namun, Dharmaguptaka sendiri adalah tradisi Buddhis yang setidaknya memiliki garis “leluhur” yang sama dengan tradisi Theravada.

Sementara itu, dalam upaya mencari “keadilan” bagi para bhikkhuni negara tersebut, Maha Nikaya Rangiri Dambulu tradisi Siyam Nikaya, Y.M. Bhikkhu Inamaluwe Sri Sumangala Thera mengatakan bahwa ia siap untuk mencari bantuan dari lembaga peradilan terhadap ketidakadilan yang menimpa para bhikkhuni tersebut. Ia mengatakan bahwa Kementerian Buddha Sasana telah mengabaikan permasalahan para bhikkhuni ini.

Menanggapi tuduhan tersebut, Sekretaris Kementerian Buddha Sasana, M.K.B. Dissanayake, mengatakan bahwa kementeriannya tidak mempunyai masalah dengan pendaftaran para bhikkhuni ini jika para Maha Nayaka dari tradisi terkait ingin menyertifikatkan aplikasi permohonan mereka.

“Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah para bhikkhuni tersebut adalah benar bhikkhuni seperti yang mereka maksud. Untuk masalah tersebut bahkan seorang bhikkhu harus memiliki sertifikasi oleh para Maha Nayaka terkait dalam rangka mendapatkan ID (identitas) registrasi. Oleh karena itu tidaklah benar bahwa kementerian kami menolak untuk mendaftarkan mereka, tapi jika ada rekomendasi yang dikirimkan oleh para Maha Nayaka terkait, kami akan mendaftarkan mereka dan mengeluarkan ID mereka,” katanya.

Para bhikkhuni tersebut mengklaim bahwa alasan mereka meminta registrasi dari pemerintah adalah murni untuk tujuan administratif, karena tanpa vihara mereka mendapatkan registrasi pemerintah, mereka tidak berhak atas alokasi finansial yang akan memfasilitasi kebutuhan pendidikan dari para samaneri muda di seluruh negara tersebut.[Bhagavant, 15/3/13, Sum]

Kata kunci:
Penulis:
REKOMENDASIKAN: