Komite Sangha Myanmar Serukan Agar Junta Militer Hentikan Kekerasan

Bhagavant.com,
Yangon, Myanmar – Komite Sangha Negara Myanmar menyerukan agar junta militer menghentikan agresinya terhadap para demonstran yang melakukan aksi damai.

Komite Saṅgha Mahā Nāyaka yang beranggotakan 47 orang, sebuah lembaga para sayadaw (bhikkhu paling senior) yang ditunjuk pemerintah, telah mengumumkan keputusan untuk menangguhkan kegiatan mereka di tengah tindakan keras junta militer terhadap pengunjuk rasa anti kudeta.

Komite, yang secara lokal dikenal sebagai Ma Ha Na, bertemu pada 16 Maret dan menyerukan agar diakhirinya segera serangan terhadap pengunjuk rasa, demikian kata salah seorang anggota komite yang mengatakan kepada Myanmar Now pada Selasa malam.

Anggota Ma Ha Na tersebut mengatakan bahwa pernyataan resmi akan dikeluarkan hanya setelah keputusan itu diserahkan kepada Menteri Agama dan Kebudayaan Myanmar pada 18 Maret ini.

The State Sahgha Maha Nayaka Committee (Mahana), a government-appointed body that oversees Myanmar’s Buddhist monkhood, has decided to stop its activities following a meeting today, one of the 47 monks who was in attendance told Myanmar Now. (THREAD) #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/nN9ycziyGe

— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) March 16, 2021

“Ini mirip dengan CDM,” kata anggota komite tentang langkah Ma Ha Na, mengacu pada Civil Disobedience Movement (Gerakan Pembangkangan Sipil yang sedang berlangsung.)

“Setelah keputusan diserahkan ke menteri agama, pernyataan itu bisa berubah. Saya ingin Anda tahu apa yang dikatakan aslinya, karena pernyataan itu dapat diubah. Ini adalah keputusan dari 47 pimpinan Sangha.”

Di antara lima tuntutan Sangha Maha Nayaka adalah seruan agar penumpasan dengan kekerasan dan penangkapan terhadap warga sipil tak bersenjata dihentikan, dan juga untuk mencegah penjarahan dan perusakan properti orang.

Komite Sangha mengatakan, masa depan dan kebanggaan seluruh warga Myanmar – terutama generasi muda – harus diperhitungkan. Ia meminta pihak berwenang yang bertanggung jawab untuk menahan diri dari tindakan yang dapat menodai citra bangsa, ras, agama dan budayanya.

Ma Ha Na juga mendesak semua pemangku kepentingan untuk menemukan solusi atas krisis dengan berpegang pada prinsip cinta kasih dan terlibat dalam dialog.

Komite menyatakan akan menghentikan sama sekali kegiatannya sampai situasi politik mereda, stabilitas tercapai dan warga bisa bergerak bebas.

Tidak ada pertentangan di antara anggota Ma Ha Na tentang meminta junta militer untuk mengakhiri tindakan keras terhadap warga sipil, kata anggota komite. Hal yang menimbulkan perdebatan dalam pertemuan tersebut adalah apakah ujian masuk untuk para bhikkhu masih bisa dilanjutkan atau tidak.

Pernyataan Ma Ha Na tersebut menggambarkannya sebagai “kebenaran yang tak terbantahkan” bahwa rakyat negara itu menderita karena situasi politik saat ini.

Jika masyarakat tidak bahagia, para bhikkhu juga tidak akan bahagia dan sengsara, kata surat itu. Jika penguasa dan politisi tetap terpecah, semua warga Myanmar akan menderita, dan itulah mengapa para sayadaw mengajukan permintaan, demikian bunyi pernyataan itu.[Bhagavant18/3/21, Sum]