Demo Myanmar yang Salah Alamat di Vihara Borobudur Medan

Bhagavant.com
Medan, Sumatra Utara – Vihara Borubudur, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatra Utara menjadi sasaran aksi demo memprotes pemerintah Birma (Myanmar) oleh puluhan massa yang mengklaim sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI), pada Jumat (3/5), sore hari.

Massa memprotes pemerintah Birma sehubungan dengan konflik yang terjadi di Birma antara etnis pribumi Rakhine dengan etnis Bengali imigran asal Bangladesh (yang belakangan mengklaim diri mereka sebagai etnis Rohingya) pada pertengahan tahun 2012 lalu.

Seperti yang dilansir oleh kiss-fm Medan, (3/5), para demonstran yang mengenakan pakaian serba putih ini mengecam perlakuan diskriminatif terhadap etnis Rohingya di Birma. Aksi demo ini membuat lalu lintas di kawasan Jalan Imam Bonjol pada Jumat sore terhambat. Hal ini disebabkan para demonstran berorasi hampir menggunakan separuh badan jalan.

Aksi massa FPI tersebut terpaksa diterima oleh perwakilan Vihara, Berlian Muhtar, yang kemudian melayani mereka dengan menandatangani surat pernyataan sikap yang disodorkan oleh massa tersebut, Medan Bisnis Daily melaporkan pada Sabtu (4/5).

Demo protes di Vihara Borobudur tersebut oleh sebagian besar kalangan dianggap sebagai tindakan yang salah alamat dan salah kaprah karena pada dasarnya konflik yang terjadi di Birma tersebut bukanlah konflik agama tetapi konflik komunal yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Hal ini telah disampaikan sendiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya,(arsip) Sabtu 4 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa konflik yang terjadi sama dengan konflik Poso dan Ambon di Indonesia dan tidak ada indikasi genosida (pembunuhan massal).

Informasi yang bias dan tidak berimbang yang disampaikan oleh beberapa media-media massa dengan tidak menyajikan kronologi yang sebenarnya dan manipulasi foto dan informasi oleh situs-situs ekstremis yang telah menyampaikan hal yang berbeda dengan fakta yang ada di lapangan (Birma), telah membuat sebagian orang khususnya di Indonesia menjadi salah kaprah.

Seperti yang dilaporkan oleh Eleven Myanmar,(arsip) Rabu (1/5), dalam laporan Komisi Investigasi Myanmar untuk konflik Rakhine yang dipublikasikan kepada media di Myanmar Peace Center di Rangoon pada 29 April 2013 yang lalu dan juga telah diterima oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB, menemukan bahwa adanya beberapa kelompok dari luar wilayah tersebut yang menghasut dan ikut campur dalam konflik tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Dan kelompok tersebut mencoba untuk membuat masalah internal menjadi bersifat global, menghasut adanya genosida, dan konflik agama.[Bhagavant, 6/5/13, Sum]