Sri Lanka Jadi Tuan Rumah Konferensi Buddhisme dan HHI
Bhagavant.com,
Matale, Sri Lanka – Sri Lanka menjadi tuan rumah konferensi internasional pertama tentang Buddhisme dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yang diselenggarakan di Dambulla.
Konferensi yang diselenggarakan pada 4-6 September 2019, bertajuk “Mengurangi Penderitaan Selama Konflik Bersenjata: Antarmuka Antara Buddhisme dan Hukum Humaniter Internasional (HHI)”.
Acara tersebut diselenggarakan oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) bekerja sama dengan para cendekiawan Buddhis dari seluruh dunia.
Di Sri Lanka, ICRC telah bekerja erat dengan para pakar di antaranya dari Universitas Bhiksu, Universitas Buddhis dan Pali, Universitas Kolombo dan Universitas Peradeniya, serta Gerakan Sarvodaya.
Pakar hukum, akademisi dan personel militer akan terlibat dalam dialog konstruktif dan pertukaran informasi untuk mengeksplorasi hubungan antara Agama Buddha dan HHI dan bimbingan apa yang dapat diberikan Agama Buddha kepada mereka yang terlibat atau terjebak dalam konflik bersenjata.
“Konferensi ini akan bertindak sebagai batu loncatan untuk memahami bagaimana Agama Buddha dapat berkontribusi dalam mengontrol konflik bersenjata dan apa yang ditawarkannya dalam hal pedoman tentang perilaku, dan perbuatan, selama perang untuk para kombatan dan non-kombatan,” kata Loukas Petridis, kepala delegasi ICRC di Sri Lanka seperti yang dilansir Colombo Gazette, Selasa (3/9/2019).
“Konferensi ini berkaitan terutama dengan perilaku konflik bersenjata dan bukan alasan dan pembenaran untuk perilaku tersebut, pembangunan perdamaian, pencegahan konflik atau resolusi, yang semuanya berada di luar kewenangan HHI”.
Mandat ICRC adalah untuk melindungi dan membantu mereka yang terkena dampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya dan untuk mempromosikan kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI).
Beberapa tema khusus dalam konferensi tersebut di antaranya: Belas kasih, etika umat awam dan viharawan, kekerasan seksual, lingkungan hidup dan hewan, penggunaan kekuatan mematikan, masalah pemerintah, perlindungan terhadap properti sipil.[Bhagavant, 4/9/19, Sum]