Buddhis Vietnam Tolak Campur Tangan Negara Urusi Uang Persembahan

Bhagavant.com,
Hanoi, Vietnam – Umat Buddhis Vietnam menolak rancangan pedoman pemerintah Vietnam yang kontroversial yang berusaha mengendalikan uang persembahan umat untuk situs-situs keagamaan Buddhis.

Umat Buddhis di Vietnam telah mendesak pemerintah untuk membatalkan rancangan pedoman kontroversial yang berusaha mengendalikan masalah keuangan untuk situs-situs keagamaan Buddha.

Draf tujuh klausul yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Vietnam pada akhir April memberikan pedoman ketat tentang pengelolaan sumbangan, persembahan, dan dana untuk festival dan monumen keagamaan. Kepala situs monumen diminta untuk melaporkan masalah keuangan kepada pihak berwenang. Orang-orang diberi instruksi tentang cara menyumbangkan uang dan barang berharga untuk festival dan monumen keagamaan.

Dewan eksekutif Sangha Vietnam yang dikukuhkan pemerintah mengatakan rancangan itu gagal mendefinisikan tien cong duc atau uang dana kebajikan. Istilah ini hanya digunakan oleh umat Buddhis dan pengikut beberapa agama dan kepercayaan, tidak oleh semua agama di negara ini.

Dewan tersebut mengatakan rancangan tersebut tidak menjamin kesetaraan semua agama di depan hukum karena bertujuan untuk mengendalikan uang kebajikan dalam agama Buddha sementara agama lain yang menerima “persembahan” yang sama dengan uang kebajikan dari pengikut mereka tidak terpengaruh oleh rancangan tersebut.

Dewan Sangha mengatakan uang kebajikan yang dipersembahkan ke tempat-tempat keagamaan dan para pemuka agama sangat berbeda dari sumbangan untuk festival yang disponsori oleh para dermawan. Pemerintah telah mengalami kerancuan antara keduanya.

Umat ​​Buddhis yang membuat persembahan dengan sengaja “menunjukkan keyakinan agama mereka, melaksanakan pengajaran dan ritual, dan menghasilkan hal-hal baik di tempat-tempat ibadah,” Y.M.Thich Duc Thien, sekretaris jenderal Sangha Vietnam, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke badan-badan pemerintah pada 15 Juni.

Y.M. Thich Duc Thien berkata jika pemerintah secara langsung mengatur dan memutuskan penggunaan uang kebajikan, itu akan mensekulerkan dan menurunkan nilai sakral dari uang kebajikan dan persembahan umat Buddha, merusak keyakinan mereka dan tidak menghormati kehendak mereka yang memberikan persembahan.

Wakil Ketua Sangha Vietnam mengatakan bahwa jika Kementerian Keuangan tidak membatalkan proposal yang tidak jelas tentang pengelolaan masalah keuangan di situs-situs keagamaan, Sangha akan mengubah istilah “uang kebajikan” menjadi “persembahan kepada Sangha” dalam dokumen dan kegiatannya sehingga dapat melindungi haknya atas kepemilikan yang sah.

Dia mengatakan dewan telah mengumpulkan semua saran dari badan-badan Buddhis di seluruh negeri itu sebelum dia mengirimkannya ke pemerintah.

Banyak umat Buddhis Vietnam mengatakan vihara-vihara dan tempat-tempat keagamaan yang diakui sebagai monumen oleh pemerintah adalah milik Sangha Vietnam, dan para bhiksu dan bhiksuni yang memimpin mereka memiliki hak untuk mengelola dana dan persembahan.

Mereka mengatakan pemerintah sebelumnya tidak pernah ikut campur dalam pengelolaan keuangan di vihara-vihara.

Diperkirakan ada 41.000 monumen bersejarah di seluruh Vietnam, banyak di antaranya adalah vihara dan situs Buddhis, yang digunakan sebagai pangkalan militer dalam perang melawan penjajah asing.

Sangha Vietnam (Giáo hội Phật giáo Việt Nam) merupakan organisasi Buddhis terbesar di negara itu, didirikan pada tahun 1981 dan memiliki motto: “Dharma, Bangsa dan Sosialisme.”[Bhagavant, 4/7/21, Sum]