Sosial » Thailand

Thailand Rencanakan UU Keterbukaan Finansial bagi Vihara

Kamis, 22 Juni 2017

Bhagavant.com,
Bangkok, Thailand – Pemerintah Thailand akan mengusulkan sebuah undang-undang untuk memaksa puluhan ribu vihara yang ada di Negeri Gajah Putih itu untuk mengumumkan keuangan mereka.

Para bhikkhu melakukan pindapata.
Para bhikkhu melakukan pindapata.

Sejumlah vihara diduga mendapatkan miliaran baht dalam sumbangan tahunan dan beberapa di antaranya telah dilanda skandal mulai dari pembunuhan, asusila, narkoba hingga urusan keuangan yang tidak patut. Sebagian vihara juga diduga menghindari diri dari kontrol pemerintah junta karena telah diberi wewenang pada aspek lain sejak kudeta militer tahun 2014.

Pongporn Pramsaneh, mantan polisi yang ditunjuk untuk memimpin Badan Buddhisme Nasional pada tahun ini, mengatakan bahwa reformasi sangat penting untuk memberantas korupsi.

“Ini adalah krisis keyakinan,” kata Pongporn kepada Reuters dalam sebuah wawancara pada pekan lalu Kamis (15/6/2017). “Jika kita tidak melakukannya hari ini, lebih banyak kerusakan akan dilakukan di masa depan.”

Upaya untuk membawa kontrol yang lebih besar atas Agama Buddha telah meningkat sejak bulan Maret, ketika kelompok aliran kontroversi Dhammakaya menentang pengepungan tiga minggu yang dilakukan oleh polisi yang mencari mantan kepala viharanya tentang tuduhan pencucian uang. Kepla vihara tersebut masih dalam pelarian.

Vihara-vihara di Thailand diduga mendapatkan kira-kira mencapai 119 miliar baht per tahun, menurut sebuah studi tahun 2014. Pemerintah menyediakan 4,67 miliar baht lagi untuk mendukung vihara-vihara dan lebih dari 300.000 bhikkhu.

Dalam wawancaranya pekan lalu Pongporn mengatakan bahwa ia akan mengusulkan langkah-langkah kepada parlemen militer yang ditunjuk minggu ini untuk menjadikannya undang-undang bagi vihara-vihara agar melaporkan aset dan catatan keuangan mereka, dan juga membuat mereka terbuka untuk diperiksa secara teliti.

Pongporn Pramsaneh, kepala Badan Buddhisme Nasional.
Pongporn Pramsaneh, kepala Badan Buddhisme Nasional. Foto: Reuters

“Ini akan sangat bermanfaat dalam mencegah korupsi,” kata Pongporn, yang para petugasnya bekerja sama dengan Mahathera Samakhom yang merupakan Dewan Tertinggi Sangha Thailand.

Namun Y.M. Phra Phrom Moli, salah satu bhikkhu senior di dewan tersebut, mengatakan bahwa korupsi harus ditangani secara per kasus dan keuangan vihara tetap bersifat pribadi.

“Jika seseorang meminta untuk mengetahui gaji Anda, apakah Anda akan memberi tahu mereka?” ia bertanya.

Kebutuhan akan tindakan telah disorot oleh penggalian jenazah dari seorang samanera berusia 17 tahun yang terbunuh baru-baru ini karena pertengkaran mengenai uang, dan juga penemuan korupsi masa lalu yang melibatkan badan Buddhis itu sendiri, kata Pongporn.

Agama Buddha merupakan satu dari tiga pilar tradisional masyarakat Thailand di samping negara dan kerajaan. Agama Buddha tradisi Theravada dianut oleh lebih dari 90% orang dari berbagai tingkatan di negara berpenduduk lebih dari 67 juta.

Pongporn mengatakan sekitar 80% dari 40.758 vihara mengirimkan laporan keuangan tahunan mereka untuk tujuan arsip, namun pihak berwenang tidak diperbolehkan untuk memeriksa mereka. Aliran kontroversi Dhammakaya termasuk di antara mereka, katanya.

Majelis Pengarah Reformasi Nasional juga mendorong reformasi keuangan vihara-vihara.

“Tidaklah cukup bagi vihara-vihara untuk menyerahkan akun mereka, tapi mereka harus diperiksa dan diaudit,” kata Borvornvate Rungrujee, salah satu anggota majelis tersebut kepada Reuters.

Rancangan undang-undang (RUU) yang terpisah nampaknya secara signifikan mengurangi peran Dewan Tertinggi Sangha Thailand juga sedang diajukan melalui pemerintah.

Undang-undang tersebut akan memberikan hanya tiga dari 29 kursi di dewan tersebut untuk para bhikkhu yang dipilih oleh Dewan Sangha. Di antara tugas dewan tersebut adalah menunjuk “polisi bhikkhu” dengan kewenangan hukum untuk melaporkan para bhikkhu yang berperilaku tidak pantas.

RUU tersebut telah disetujui oleh dewan para bhikkhu tersebut dan sedang dipertimbangkan oleh kabinet, kata Pongporn. Setelah itu, perlu diajukan ke parlemen.

“Jika Agama Buddha menjadi terlalu dekaden, ini akan mempengaruhi keamanan nasional,” kata Pongporn.[Bhagavant, 22/6/17, Sum]

Kata kunci:
Penulis:
REKOMENDASIKAN: