Jajak Pendapat: Buddhis Thailand Ingin Vihara Transparan

Bhagavant.com,
Bangkok, Thailand – Baru-baru ini Buddhis di Thailand mengemukakan pendapat mereka mengenai ketransparanan atau keterbukaan terhadap manajemen di dalam vihara-vihara.

Sebagian besar dari Buddhis Thailand mempercayai bahwa para bhikkhu dan vihara perlu diminta untuk mengumumkan aset mereka kepada Lembaga Buddhisme Nasional, namun pendapatan vihara tersebut harus bebas pajak, demikian menurut jajak pendapat yang dipublikasikan Minggu (31/8/2014).

Jajak pendapat tersebut dilakukan oleh Institut Nasional Administrasi Pembangunan – The National Institute for Development Administration (NIDA) yang menyurvei 1.254 Buddhis dari berbagai tingkat pendidikan dan pekerjaan pada 28 Agustus dan 29 Agustus yang lalu, di tengah tuduhan terhadap seorang kepala vihara yang diduga terlibat dalam transaksi bisnis, yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap Vinaya (peraturan atau dispilin kebhikkhuan).

Saat ditanya apakah para bhikkhu dan vihara pada umumnya transparan dalam mengelola aset mereka, hanya 10,69% dari publik yang berpikir mereka sangat transparan dan 22,89% cukup transparan. Sementara itu, 40,19% berpikir mereka memiliki sedikit ketransparanan, dan 18,10% berpikir bahwa mereka tidak transparan sama sekali. Sisanya atau 8,13% tidak berkomentar.

Dan saat publik ditanya mengenai apakah vihara-vihara perlu mengumumkan aset mereka kepada Lembaga Nasional Buddhisme, sebanyak 87,24% para responden dalam jajak pendapat tersebut menyetujui perlunya vihara-vihara mengumumkan aset mereka karena dewasa ini vihara-vihara lebih bersifat komersial sehingga diperlukan untuk memastikan transparansi dan mencegah korupsi. Sebanyak 9,33% menyatakan vihara-vihara tidak harus mengumumkan aset mereka karena aset vihara merupakan milik para umat yang diperuntukan bagi vihara. Dan sebanyak 3,34% tidak bisa menentukan atau tidak yakin.

Sedangkan untuk pertanyaan yang sama mengenai aset para bhikkhu, 73,84% menjawab perlu untuk melaporkannya kepada Lembaga Nasional Buddhisme karena dewasa ini terdapat oknum-oknum berperilaku buruk yang memanfaatkannya untuk hal yang tidak pantas dan hal ini untuk transparasi dan bisa memberikan ketenangan pikiran bagi para donator. Sebesar 21,13% menjawab tidak perlu karena aset dari sumbangan harusnya dianggap sebagai pemasukan pribadi, dan 5,03% tidak bisa menentukan atau tidak yakin.

Mengenai apakah pemasukan yang diterima vihara dari para donator perlu dikenakan pajak, sebesar 82,62% menjawab tidak perlu. Sebanyak 14,91% menyatakan perlu, sebanyak 2,47% menyatakan tidak tahu atau tidak yakin.

Sebesar 55,50% publik menyatakan bahwa pendapatan dari persembahan ataupun penjualan azimat oleh vihara perlu dikenakan pajak, sebesar 40,19% menyatakan perlu, dan sebesar 4,31% menyatakan tidak tahu atau tidak yakin.

Terakhir, sebanyak 51,99% publik menyatakan pendapatan dari aset vihara (seperti penyewaan tanah, gedung vihara, dll) tidak perlu dikenakan pajak, 44,58% menyatakan perlu, dan sisanya 3,34% menyatakan tidak tahu atau tidak yakin.

Jajak pendapat tersebut dilakukan pada lima wilayah di Thailand dengan melalui wawancara melalui telepon. Keabsahan jajak pendapat ini sebesar 95,0% dengan standar kesalahan (Standard Error: S.E.) tidak lebih dari 1,4%.Sumber: nida.ac.th.[Bhagavant, 6/9/14, Sum]