MA India Terima Alihkan Kelola Mahabodhi ke Buddhis

Vihara Mahabodhi, Bodh GayaBhagavant.com,
Bodh Gaya, India – Setelah diajukannya sebuah petisi oleh organisasi Buddhis kepada pemerintah, akhirnya Mahkamah Agung India menerima petisi perihal pengalihan hak pengelolaan eksklusif Vihara Mahabodhi di Bodh Gaya sebuah situs berusia 2200 tahun dan sebagai Warisan Dunia sejak 2002 kepada umat Buddhis dari pemerintah, Jumat, 21/9.

Seperti yang dilansir oleh The Times of India 22/9, Hakim Agung Altamas Kabir dan J Chelameswar mengeluarkan pemberitahuan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Bihar, dan Archaeological Survey of India (ASI – Departemen Arkeologi India) mengenai sebuah petisi yang diajukan oleh organisasi Buddhis, Bhante Arya Nagarjun Shurai Sasai (Arya Nagajurna Surai Sasai), dan meminta bantuan kepada Jaksa Agung Goolam Essaji Vahanvati mengenai masalah ini.

Sebagai pengaju petisi, pengacara senior Rajeev Dhavan mengatakan bahwa pengelolaan salah satu situs suci Buddhis oleh umat beragama lain menyakitkan perasaan keagamaan dari umat Buddha dan mempertanyakan keabsahan konstitusional peraturan undang-undang berusia 60 tahun mengenai pengelolaan Vihara Bodh Gaya yang mengizinkan pengelolaan oleh umat beragama lain.

Maha Vihara Mahabodhi, Bodh Gaya, India. Foto: wikipedia.org
Maha Vihara Mahabodhi, Bodh Gaya, India. Foto: wikipedia.org

Pengaju petisi tersebut mengatakan,”Seratus ribu Buddhis India terus ditolak hak eklskusif pengelolaan dan kendalinya atas Vihara Mahabodhi di Bodh Gaya, Bihar, karena melanggar ketentuan Undang-Undang tahun 1949. Saat ini, karena salah pengelolaan dan ketidakperdulian terhadap vihara, pohon Bodhi suci berada dalam bahaya kerusakan seperti yang ditemukan oleh sebuah komite dari ASI.

Kongres Nasional India pada tahun 1922 menunjuk sebuah komite yang dipimpin oleh Dr. Rajendra Prasad, yang telah merekomendasikan pengelolaan bersama atas vihara tersebut oleh umat Hindu dan Buddhis. Setelah kemerdekaan India, pemerintah Bihar menerapkan rekomendasi tersebut dan diundangkan dengan Undang-Undangn tahun 1949.

“Undang-Undang tersebut berakhir dengan monopoli Mahanta (istilah untuk pandita tinggi Hindu) terhadap vihara tersebut. Namun, pengelolaan vihara tersebut dipercayakan kepada sembilan anggota komite yang terdiri dari lima umat Hindu dan empat umat Buddha dan memberikan keanggotaan turun-temurun kepada Shaivite Mahanta (Pandita Tinggi Hindu aliran Shaivisme/Shivanisme) dan para penerusnya di Komite Manajemen Vihara Bodh Gaya,” kata pengaju petisi tersebut dan mngeluh bahwa keputusan yang dibuat oleh anggota komite beragama Hindu yang mayoritas, selalu mengalahkan pendapat dari anggota yang beragama Buddhis.

Menurut UNESCO yang memberikan status Vihara Mahabodhi sebagai situs Warisan Dunia, “Kompleks Mahabodhi Vihara merupakan salah satu dari empat situs suci yang berhubungan dengan kehidupan Sang Buddha, dan khususnya dengan pencapaian Pencerahan. Vihara pertama dibangun oleh Kaisar Asoka pada abad ke-3 SM, dan vihara yang ada sekarang berasal dari abad ke-5 atau ke-6. Vihara Mahabodhi adalah salah satu candi tertua yang dibangun secara keseluruhan dari batu bata yang masih berdiri di India dari periode akhir dinasti Gupta.[Bhagavant, 29/9/12, Sum]

Rekomendasikan:

Kategori: Asia Oseania,Asia Selatan,India
Kata kunci:
Penulis: